Rabu, Desember 21, 2011
Rabu, November 23, 2011
PSO (Public Service Obligation) dan Subsidi Angkutan Perintis menurut UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
PSO
Terdapat banyak definisi tentang PSO tergantung dari tujuan PSO itu sendiri. Dalam UU 23/2009, definisi PSO adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
Masyarakat memiliki hak dasar berupa kebutuhan angkutan, sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan angkutan dengan menetapkan lintas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang daya belinya masih rendah.
Dalam menyediakan kebutuhan angkutan tersebut, jika masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggaran sarana perkeretaapian, pemerintah
menetapkan tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi berdasarkan ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan angkutan perintis.
Jika tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan pendapatan lebih rendah dari biaya operasi, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO).
Subsidi Angkutan Perintis
Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. (Pasal 153 ayat (2)).
Jika pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah daripada biaya untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam jika bentuk subsidi angkutan perintis.
Dasar Pelaksanaan PSO dan Subsidi Angkutan Perintis
Pada prinsipnya tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Pasal 152 ayat (1)).
Pemerintah sebagai regulator menyusun aturan mengenai pedoman tarif yang harus ditaati oleh penyelenggaran sarana perkeretaapian agar tarif yang akan ditetapkan tidak membebani masyarakat khususnya masyarakat yang tidak punya pilihan (captive).
Pasal 152 ayat (2), menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk:
a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
b. angkutan perintis”.
Agar kompensasi tidak terlalu membebani keuangan negara, PSO dan angkutan perintis hanya untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi, yaitu angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
Batas yang membedakan PSO dengan Subsidi Angkutan Perintis.
PSO dan Subsidi Angkutan Perintis terjadi karena adanya “intervensi” tarif oleh pemerintah,
“intervensi” tarif ini dimaksudkan agar masyarakat sanggup membayar tarif angkutan. Konsekuensi dari “intervensi” tarif ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah berupa pemberian kompensasi atas selisih tarif atau selisih antara biaya pengoperasian dengan pendapatan.
Jika angkutan pelayanan kelas ekonomi merupakan angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum, maka angkutan perintis merupakan angkutan orang yang penyelenggaraan/operasinya dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
Terdapat banyak definisi tentang PSO tergantung dari tujuan PSO itu sendiri. Dalam UU 23/2009, definisi PSO adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
Masyarakat memiliki hak dasar berupa kebutuhan angkutan, sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan angkutan dengan menetapkan lintas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang daya belinya masih rendah.
Dalam menyediakan kebutuhan angkutan tersebut, jika masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggaran sarana perkeretaapian, pemerintah
menetapkan tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi berdasarkan ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan angkutan perintis.
Jika tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan pendapatan lebih rendah dari biaya operasi, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO).
Subsidi Angkutan Perintis
Untuk pelayanan angkutan perintis, dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. (Pasal 153 ayat (2)).
Jika pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah daripada biaya untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam jika bentuk subsidi angkutan perintis.
Dasar Pelaksanaan PSO dan Subsidi Angkutan Perintis
Pada prinsipnya tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. (Pasal 152 ayat (1)).
Pemerintah sebagai regulator menyusun aturan mengenai pedoman tarif yang harus ditaati oleh penyelenggaran sarana perkeretaapian agar tarif yang akan ditetapkan tidak membebani masyarakat khususnya masyarakat yang tidak punya pilihan (captive).
Pasal 152 ayat (2), menyatakan bahwa “Tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk:
a. angkutan pelayanan kelas ekonomi; dan
b. angkutan perintis”.
Agar kompensasi tidak terlalu membebani keuangan negara, PSO dan angkutan perintis hanya untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi, yaitu angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).
Batas yang membedakan PSO dengan Subsidi Angkutan Perintis.
PSO dan Subsidi Angkutan Perintis terjadi karena adanya “intervensi” tarif oleh pemerintah,
“intervensi” tarif ini dimaksudkan agar masyarakat sanggup membayar tarif angkutan. Konsekuensi dari “intervensi” tarif ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah berupa pemberian kompensasi atas selisih tarif atau selisih antara biaya pengoperasian dengan pendapatan.
Jika angkutan pelayanan kelas ekonomi merupakan angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum, maka angkutan perintis merupakan angkutan orang yang penyelenggaraan/operasinya dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, tetapi secara komersial belum menguntungkan.
Selasa, November 22, 2011
Selasa, Maret 03, 2009
MENDEFINISIKAN KERETA API UMUM DAN KHUSUS
Membedakan kereta api umum dan khusus dapat menggunakan pendekatan dari 4 aspek, yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah operasinya.
Penyelenggara
Kereta api umum, penyelenggaranya disebut penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang mengusahakan perkeretaapian umum.
Kereta api khusus penyelenggaranya adalah badan usaha tertentu misalnya badan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dll. Kereta api yang dibangun untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
Perizinan
Kereta api umum, wajib memiliki:
a. izin usaha (wajib)
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Kereta api khusus:
a. izin usaha (tidak wajib, karena izin usaha yang dimiliki cukup izin usaha kegiatan pokok, seperti penambangan, perkebunan, dll), sehingga investasi prasarana dan sarana perkeretaapian khusus bagian dari biaya produksi.
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Pengguna dan bayaran
perkeretaapian umum:
a. digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang;
b. dipungut bayaran.
perkeretaapian khusus:
a. hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu
b. tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Wilayah
Perkeretaapian umum, wailayhnya antarwilayah (lihat MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN)
Perkeretaapian khusus, wilayahnya hanya di “site” atau lokasi usaha pokok berada, misalnya untuk wilayah pertambangan, jaringan kereta apinya hanya diwilayah pertambangan tersebut.
Masuk dalam jenis kereta api manakah angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata ?
Dengan melihat ke-4 aspek yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah, maka angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata masuk dalam jenis PERKERETAAPIAN UMUM, karena penggunanya dipungut bayaran.
Penyelenggara
Kereta api umum, penyelenggaranya disebut penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang mengusahakan perkeretaapian umum.
Kereta api khusus penyelenggaranya adalah badan usaha tertentu misalnya badan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dll. Kereta api yang dibangun untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
Perizinan
Kereta api umum, wajib memiliki:
a. izin usaha (wajib)
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Kereta api khusus:
a. izin usaha (tidak wajib, karena izin usaha yang dimiliki cukup izin usaha kegiatan pokok, seperti penambangan, perkebunan, dll), sehingga investasi prasarana dan sarana perkeretaapian khusus bagian dari biaya produksi.
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Pengguna dan bayaran
perkeretaapian umum:
a. digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang;
b. dipungut bayaran.
perkeretaapian khusus:
a. hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu
b. tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Wilayah
Perkeretaapian umum, wailayhnya antarwilayah (lihat MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN)
Perkeretaapian khusus, wilayahnya hanya di “site” atau lokasi usaha pokok berada, misalnya untuk wilayah pertambangan, jaringan kereta apinya hanya diwilayah pertambangan tersebut.
Masuk dalam jenis kereta api manakah angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata ?
Dengan melihat ke-4 aspek yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah, maka angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata masuk dalam jenis PERKERETAAPIAN UMUM, karena penggunanya dipungut bayaran.
MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN
Untuk mendefinisikan apakah perkeretaapian tersebut masuk dalam kategori antarkota atau perkotaan, secara mudah kita dapat melihatnya dalam 3 aspek, yaitu:
1. Jaringan pelayanan;
2. Ciri-ciri pelayanan; dan
3. Standar pelayanan minimum (SPM).
Masing-masing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jaringan Pelayanan
Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarnegara;
b. antarkota antarprovinsi;
c. antarkota dalam provinsi; dan
d. antarkota dalam kabupaten.
Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarprovinsi (melampaui wilayah satu provinsi);
b. antarkabupaten/kota dalam provinsi (melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
c. berada dalam wilayah satu kabupaten/kota.
2. Ciri-ciri Pelayanan
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian antarkota:
a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
c. melayani penumpang tidak tetap;
d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian perkotaan:
a. menghubungkan beberapa stasiun perkotaan;
b. melayani banyak penumpang berdiri;
c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
d. melayani penumpang tetap;
e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota atau komuter yang berasal dari daerah sub-urban menuju pusat kota.
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan paling sedikit per orang;
d. lampu penerangan;
e. kipas angin;
f. rak bagasi;
g. restorasi;
h. informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;
i. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
j. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
k. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. lampu penerangan;
d. kipas angin;
e. rak bagasi;
f. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
g. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; dan
h. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
Dengan melihat ke-3 aspek tersebut semoga ada garis jelas yang membedakan antara kereta api antarkota dan kereta api perkotaan.
1. Jaringan pelayanan;
2. Ciri-ciri pelayanan; dan
3. Standar pelayanan minimum (SPM).
Masing-masing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jaringan Pelayanan
Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarnegara;
b. antarkota antarprovinsi;
c. antarkota dalam provinsi; dan
d. antarkota dalam kabupaten.
Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarprovinsi (melampaui wilayah satu provinsi);
b. antarkabupaten/kota dalam provinsi (melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
c. berada dalam wilayah satu kabupaten/kota.
2. Ciri-ciri Pelayanan
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian antarkota:
a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
c. melayani penumpang tidak tetap;
d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian perkotaan:
a. menghubungkan beberapa stasiun perkotaan;
b. melayani banyak penumpang berdiri;
c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
d. melayani penumpang tetap;
e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota atau komuter yang berasal dari daerah sub-urban menuju pusat kota.
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan paling sedikit per orang;
d. lampu penerangan;
e. kipas angin;
f. rak bagasi;
g. restorasi;
h. informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;
i. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
j. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
k. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. lampu penerangan;
d. kipas angin;
e. rak bagasi;
f. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
g. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; dan
h. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
Dengan melihat ke-3 aspek tersebut semoga ada garis jelas yang membedakan antara kereta api antarkota dan kereta api perkotaan.
Kamis, Februari 05, 2009
PENURUNAN BBM HARUSKAH DIIKUTI DENGAN TURUNNYA TARIF ANGKUTAN?
Penurunan BBM dari Rp. 5.500 (solar) atau Rp. 6.000 (bensin) menjadi masing-masing Rp. 4.500 haruskah diikuti dengan penurunan tarif?
BBM kita tahu merupakan komponen biaya operasi kendaraan, kalau salah satu komponen biaya turun tentunya diiukti dengan turunnya biaya operasi, meskipun persentasenya tidak sama dengan persentase turunnya BBM, hal ini sangat tergantung dengan karakteristik kendaraannya, sebagai contoh moda pada kereta api BBM mempunyai porsi 12%-20% dari biaya operasi, tetapi dengan penurunan BBM sebesar 18,18% memberikan pengaruh terhadap biaya operasi turun 3,6%-12%. Ini artinya (jika variabel lain dianggap tetap) penurunan biaya operasi akan meningkatkan pendapatan/keuntungan operator. Lalu bagaimana dengan masyarakat pengguna jasa? Jelaslah bahwa kalau tarif tidak diturunkan yang meneguk keuntungan hanya operator, oleh sebab itu harus menjadi kewajiban operator untuk menurunkan tarif angkutannya, sehingga penurunan harga BBM turut dinikmati oleh masyarakat dengan diturunkannya tarif angkutan.
Pemerintah berharap bahwa turunnya harga BBM, maanfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan tarif angkutan.
BBM kita tahu merupakan komponen biaya operasi kendaraan, kalau salah satu komponen biaya turun tentunya diiukti dengan turunnya biaya operasi, meskipun persentasenya tidak sama dengan persentase turunnya BBM, hal ini sangat tergantung dengan karakteristik kendaraannya, sebagai contoh moda pada kereta api BBM mempunyai porsi 12%-20% dari biaya operasi, tetapi dengan penurunan BBM sebesar 18,18% memberikan pengaruh terhadap biaya operasi turun 3,6%-12%. Ini artinya (jika variabel lain dianggap tetap) penurunan biaya operasi akan meningkatkan pendapatan/keuntungan operator. Lalu bagaimana dengan masyarakat pengguna jasa? Jelaslah bahwa kalau tarif tidak diturunkan yang meneguk keuntungan hanya operator, oleh sebab itu harus menjadi kewajiban operator untuk menurunkan tarif angkutannya, sehingga penurunan harga BBM turut dinikmati oleh masyarakat dengan diturunkannya tarif angkutan.
Pemerintah berharap bahwa turunnya harga BBM, maanfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan tarif angkutan.
Langganan:
Postingan (Atom)