Selasa, November 22, 2011
Selasa, Maret 03, 2009
MENDEFINISIKAN KERETA API UMUM DAN KHUSUS
Membedakan kereta api umum dan khusus dapat menggunakan pendekatan dari 4 aspek, yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah operasinya.
Penyelenggara
Kereta api umum, penyelenggaranya disebut penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang mengusahakan perkeretaapian umum.
Kereta api khusus penyelenggaranya adalah badan usaha tertentu misalnya badan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dll. Kereta api yang dibangun untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
Perizinan
Kereta api umum, wajib memiliki:
a. izin usaha (wajib)
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Kereta api khusus:
a. izin usaha (tidak wajib, karena izin usaha yang dimiliki cukup izin usaha kegiatan pokok, seperti penambangan, perkebunan, dll), sehingga investasi prasarana dan sarana perkeretaapian khusus bagian dari biaya produksi.
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Pengguna dan bayaran
perkeretaapian umum:
a. digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang;
b. dipungut bayaran.
perkeretaapian khusus:
a. hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu
b. tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Wilayah
Perkeretaapian umum, wailayhnya antarwilayah (lihat MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN)
Perkeretaapian khusus, wilayahnya hanya di “site” atau lokasi usaha pokok berada, misalnya untuk wilayah pertambangan, jaringan kereta apinya hanya diwilayah pertambangan tersebut.
Masuk dalam jenis kereta api manakah angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata ?
Dengan melihat ke-4 aspek yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah, maka angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata masuk dalam jenis PERKERETAAPIAN UMUM, karena penggunanya dipungut bayaran.
Penyelenggara
Kereta api umum, penyelenggaranya disebut penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang mengusahakan perkeretaapian umum.
Kereta api khusus penyelenggaranya adalah badan usaha tertentu misalnya badan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, dll. Kereta api yang dibangun untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
Perizinan
Kereta api umum, wajib memiliki:
a. izin usaha (wajib)
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Kereta api khusus:
a. izin usaha (tidak wajib, karena izin usaha yang dimiliki cukup izin usaha kegiatan pokok, seperti penambangan, perkebunan, dll), sehingga investasi prasarana dan sarana perkeretaapian khusus bagian dari biaya produksi.
b. izin pembangunan (wajib)
c. izin operasi (wajib)
Pengguna dan bayaran
perkeretaapian umum:
a. digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang;
b. dipungut bayaran.
perkeretaapian khusus:
a. hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu
b. tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
Wilayah
Perkeretaapian umum, wailayhnya antarwilayah (lihat MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN)
Perkeretaapian khusus, wilayahnya hanya di “site” atau lokasi usaha pokok berada, misalnya untuk wilayah pertambangan, jaringan kereta apinya hanya diwilayah pertambangan tersebut.
Masuk dalam jenis kereta api manakah angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata ?
Dengan melihat ke-4 aspek yaitu penyelenggara, perizinan, pengguna dan bayaran, dan wilayah, maka angkutan kereta api yang berada di lokasi pariwisata masuk dalam jenis PERKERETAAPIAN UMUM, karena penggunanya dipungut bayaran.
MENDEFINISIKAN PERKERETAAPIAN ANTARKOTA DAN PERKOTAAN
Untuk mendefinisikan apakah perkeretaapian tersebut masuk dalam kategori antarkota atau perkotaan, secara mudah kita dapat melihatnya dalam 3 aspek, yaitu:
1. Jaringan pelayanan;
2. Ciri-ciri pelayanan; dan
3. Standar pelayanan minimum (SPM).
Masing-masing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jaringan Pelayanan
Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarnegara;
b. antarkota antarprovinsi;
c. antarkota dalam provinsi; dan
d. antarkota dalam kabupaten.
Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarprovinsi (melampaui wilayah satu provinsi);
b. antarkabupaten/kota dalam provinsi (melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
c. berada dalam wilayah satu kabupaten/kota.
2. Ciri-ciri Pelayanan
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian antarkota:
a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
c. melayani penumpang tidak tetap;
d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian perkotaan:
a. menghubungkan beberapa stasiun perkotaan;
b. melayani banyak penumpang berdiri;
c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
d. melayani penumpang tetap;
e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota atau komuter yang berasal dari daerah sub-urban menuju pusat kota.
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan paling sedikit per orang;
d. lampu penerangan;
e. kipas angin;
f. rak bagasi;
g. restorasi;
h. informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;
i. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
j. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
k. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. lampu penerangan;
d. kipas angin;
e. rak bagasi;
f. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
g. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; dan
h. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
Dengan melihat ke-3 aspek tersebut semoga ada garis jelas yang membedakan antara kereta api antarkota dan kereta api perkotaan.
1. Jaringan pelayanan;
2. Ciri-ciri pelayanan; dan
3. Standar pelayanan minimum (SPM).
Masing-masing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Jaringan Pelayanan
Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarnegara;
b. antarkota antarprovinsi;
c. antarkota dalam provinsi; dan
d. antarkota dalam kabupaten.
Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan merupakan pelayanan yang menghubungkan:
a. antarkota antarprovinsi (melampaui wilayah satu provinsi);
b. antarkabupaten/kota dalam provinsi (melampaui wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
c. berada dalam wilayah satu kabupaten/kota.
2. Ciri-ciri Pelayanan
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian antarkota:
a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
c. melayani penumpang tidak tetap;
d. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh panjang;
e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.
Ciri-ciri pelayanan perkeretaapian perkotaan:
a. menghubungkan beberapa stasiun perkotaan;
b. melayani banyak penumpang berdiri;
c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
d. melayani penumpang tetap;
e. memiliki jarak dan/atau waktu tempuh pendek; dan
f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota atau komuter yang berasal dari daerah sub-urban menuju pusat kota.
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan kebutuhan paling sedikit per orang;
d. lampu penerangan;
e. kipas angin;
f. rak bagasi;
g. restorasi;
h. informasi stasiun yang dilewati/disinggahi secara berurutan;
i. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
j. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
k. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:
a. pintu dan jendela;
b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
c. lampu penerangan;
d. kipas angin;
e. rak bagasi;
f. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
g. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri; dan
h. terlaksananya jadwal perjalanan kereta api.
Dengan melihat ke-3 aspek tersebut semoga ada garis jelas yang membedakan antara kereta api antarkota dan kereta api perkotaan.
Kamis, Februari 05, 2009
PENURUNAN BBM HARUSKAH DIIKUTI DENGAN TURUNNYA TARIF ANGKUTAN?
Penurunan BBM dari Rp. 5.500 (solar) atau Rp. 6.000 (bensin) menjadi masing-masing Rp. 4.500 haruskah diikuti dengan penurunan tarif?
BBM kita tahu merupakan komponen biaya operasi kendaraan, kalau salah satu komponen biaya turun tentunya diiukti dengan turunnya biaya operasi, meskipun persentasenya tidak sama dengan persentase turunnya BBM, hal ini sangat tergantung dengan karakteristik kendaraannya, sebagai contoh moda pada kereta api BBM mempunyai porsi 12%-20% dari biaya operasi, tetapi dengan penurunan BBM sebesar 18,18% memberikan pengaruh terhadap biaya operasi turun 3,6%-12%. Ini artinya (jika variabel lain dianggap tetap) penurunan biaya operasi akan meningkatkan pendapatan/keuntungan operator. Lalu bagaimana dengan masyarakat pengguna jasa? Jelaslah bahwa kalau tarif tidak diturunkan yang meneguk keuntungan hanya operator, oleh sebab itu harus menjadi kewajiban operator untuk menurunkan tarif angkutannya, sehingga penurunan harga BBM turut dinikmati oleh masyarakat dengan diturunkannya tarif angkutan.
Pemerintah berharap bahwa turunnya harga BBM, maanfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan tarif angkutan.
BBM kita tahu merupakan komponen biaya operasi kendaraan, kalau salah satu komponen biaya turun tentunya diiukti dengan turunnya biaya operasi, meskipun persentasenya tidak sama dengan persentase turunnya BBM, hal ini sangat tergantung dengan karakteristik kendaraannya, sebagai contoh moda pada kereta api BBM mempunyai porsi 12%-20% dari biaya operasi, tetapi dengan penurunan BBM sebesar 18,18% memberikan pengaruh terhadap biaya operasi turun 3,6%-12%. Ini artinya (jika variabel lain dianggap tetap) penurunan biaya operasi akan meningkatkan pendapatan/keuntungan operator. Lalu bagaimana dengan masyarakat pengguna jasa? Jelaslah bahwa kalau tarif tidak diturunkan yang meneguk keuntungan hanya operator, oleh sebab itu harus menjadi kewajiban operator untuk menurunkan tarif angkutannya, sehingga penurunan harga BBM turut dinikmati oleh masyarakat dengan diturunkannya tarif angkutan.
Pemerintah berharap bahwa turunnya harga BBM, maanfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan tarif angkutan.
Kamis, Desember 18, 2008
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK DAN FORMAT PSO
Bagaimana dasar hukum PSO selama ini?
ASPEK LEGAL PENYELENGGARAAN PSO
1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. (Pasal 1 Angka 10 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. (Pasal 1 Angka 17 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. (Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Pemisahan kontrak PSO menurut UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sangat dimungkinkan, karena PT. KAI Commuter Jabodetabek khusus didirikan untuk perkeretaapian di Jabodetabek.
Dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 215 dinyatakan:
Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa dasar hukum PSO selama ini yaitu SKB 3 Menteri dan SKB 3 Dirjen MASIH TETAP BERLAKU karena belum ada aturan penggantinya.
SKB 3 Menteri tersebut yaitu:
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1999, Nomor KEP.024/K/03/ 1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api.
Kemudian ditindaklanjuti dengan SKB 3 Dirjen:
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Deputi Kepala Bappenas Bidang Prasarana Nomor SK.95/HK.101/DRJD/99, Nomor KEP-37/A/1999, Nomor 3998/D.VI/06/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api.
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
BUMN terdiri dari Persero dan Perum. (Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (Bab V Kewajiban Pelayanan Umum Pasal 66 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. (Bab V Kewajiban Pelayanan Umum Pasal 66 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
3. Setiap tahun diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang isinya menugaskan PT. KA (Persero) dan PT. KAI Commuter Jabodetabek tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
Hal ini sudah dilakukan setiap tahun anggaran untuk PSO PT. KA (Persero), terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
PMK ini berlaku sepanjang subsidi dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi masih dianggarkan/disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 10)
Dalam pasal-pasal PMK tersebut menyebutkan PT. Kereta Api (Persero) sehingga perlu direvisi dengan menambahkan PT. KAI Commuter Jabodetabek.
STATUS PT. KAI COMMUTER JABODETABEK
Status PT. KAI Commuter Jabodetabek adalah anak perusahaan PT KA (Persero). PT. KAI Commter Jabodetabek adalah perusahaan yang berbadan hukum yang usahanya berbentuk perseroan terbatas, didirikan untuk mengelola kereta api komuter Jabodetabek.
TERDAPAT 2 PILIHAN DALAM KONTRAK PENYELENGGARAAN PSO, YAITU:
1. Pilihan pertama, Kontrak PSO dibuat 1 (satu) yaitu kontrak antara Pemerintah dengan PT. KA (Persero) dengan lingkup pekerjaan yang dipisahkan untuk:
a. angkutan kereta api kelas ekonomi antarkota dan perkotaan non Jabodetabek; dan
b. angkutan kereta api kelas ekonomi perkotaan dengan wilayah pelayanan di Jabodetabek yang pelaksanaannya dilakukan PT. KA (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek.
Pilihan pertama mempertimbangkan bahwa proses pemisahan Kontrak PSO membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus membuat Permenhub dan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ada.
Jika pilihan pertama yang diambil, maka perlu diatur dalam klausul kontrak bahwa atas seizin PIHAK PERTAMA (Ditjen Perkeretaapian), PIHAK KEDUA (PT. KA (Persero)) diperbolehkan mensub-kontrakkan angkutan kereta api ekonomi perkotaan di wilayah Jabodetabek kepada PIHAK KETIGA dalam hal ini PT. KAI Commuter Jabodetabek.
2. Pilihan kedua, Kontrak PSO dibuat terpisah yaitu:
a. kontrak antara Pemerintah dengan PT. KA (Persero) dengan lingkup pekerjaan angkutan kereta api kelas ekonomi antarkota dan perkotaan non Jabodetabek; dan
b. kontrak antara Pemerintah dengan PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan lingkup pekerjaan angkutan kereta api kelas ekonomi perkotaan dengan wilayah pelayanan di Jabodetabek.
PT. KAI Commuter Jabodetabek adalah bukan BUMN, karena sebagaimana UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dinyatakan bahwa pendirian BUMN melalui Peraturan Pemerintah, dengan demikian PT. KAI Commuter Jabodetabek dapat disamakan dengan perusahaan swasta, untuk itu penugasan PSO kepada perusahaan bukan BUMN belum memiliki payung hukum.
ASPEK LEGAL PENYELENGGARAAN PSO
1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. (Pasal 1 Angka 10 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. (Pasal 1 Angka 17 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. (Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian)
Pemisahan kontrak PSO menurut UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sangat dimungkinkan, karena PT. KAI Commuter Jabodetabek khusus didirikan untuk perkeretaapian di Jabodetabek.
Dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 215 dinyatakan:
Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.
Pernyataan di atas memberikan pemahaman bahwa dasar hukum PSO selama ini yaitu SKB 3 Menteri dan SKB 3 Dirjen MASIH TETAP BERLAKU karena belum ada aturan penggantinya.
SKB 3 Menteri tersebut yaitu:
Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KM.19 Tahun 1999, Nomor 83/KMK.03/1999, Nomor KEP.024/K/03/ 1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api.
Kemudian ditindaklanjuti dengan SKB 3 Dirjen:
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Deputi Kepala Bappenas Bidang Prasarana Nomor SK.95/HK.101/DRJD/99, Nomor KEP-37/A/1999, Nomor 3998/D.VI/06/1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api.
2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
BUMN terdiri dari Persero dan Perum. (Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. (Bab V Kewajiban Pelayanan Umum Pasal 66 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. (Bab V Kewajiban Pelayanan Umum Pasal 66 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)
3. Setiap tahun diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang isinya menugaskan PT. KA (Persero) dan PT. KAI Commuter Jabodetabek tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
Hal ini sudah dilakukan setiap tahun anggaran untuk PSO PT. KA (Persero), terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
PMK ini berlaku sepanjang subsidi dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi masih dianggarkan/disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Pasal 10)
Dalam pasal-pasal PMK tersebut menyebutkan PT. Kereta Api (Persero) sehingga perlu direvisi dengan menambahkan PT. KAI Commuter Jabodetabek.
STATUS PT. KAI COMMUTER JABODETABEK
Status PT. KAI Commuter Jabodetabek adalah anak perusahaan PT KA (Persero). PT. KAI Commter Jabodetabek adalah perusahaan yang berbadan hukum yang usahanya berbentuk perseroan terbatas, didirikan untuk mengelola kereta api komuter Jabodetabek.
TERDAPAT 2 PILIHAN DALAM KONTRAK PENYELENGGARAAN PSO, YAITU:
1. Pilihan pertama, Kontrak PSO dibuat 1 (satu) yaitu kontrak antara Pemerintah dengan PT. KA (Persero) dengan lingkup pekerjaan yang dipisahkan untuk:
a. angkutan kereta api kelas ekonomi antarkota dan perkotaan non Jabodetabek; dan
b. angkutan kereta api kelas ekonomi perkotaan dengan wilayah pelayanan di Jabodetabek yang pelaksanaannya dilakukan PT. KA (Persero) melalui anak perusahaannya yaitu oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek.
Pilihan pertama mempertimbangkan bahwa proses pemisahan Kontrak PSO membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus membuat Permenhub dan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ada.
Jika pilihan pertama yang diambil, maka perlu diatur dalam klausul kontrak bahwa atas seizin PIHAK PERTAMA (Ditjen Perkeretaapian), PIHAK KEDUA (PT. KA (Persero)) diperbolehkan mensub-kontrakkan angkutan kereta api ekonomi perkotaan di wilayah Jabodetabek kepada PIHAK KETIGA dalam hal ini PT. KAI Commuter Jabodetabek.
2. Pilihan kedua, Kontrak PSO dibuat terpisah yaitu:
a. kontrak antara Pemerintah dengan PT. KA (Persero) dengan lingkup pekerjaan angkutan kereta api kelas ekonomi antarkota dan perkotaan non Jabodetabek; dan
b. kontrak antara Pemerintah dengan PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan lingkup pekerjaan angkutan kereta api kelas ekonomi perkotaan dengan wilayah pelayanan di Jabodetabek.
PT. KAI Commuter Jabodetabek adalah bukan BUMN, karena sebagaimana UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dinyatakan bahwa pendirian BUMN melalui Peraturan Pemerintah, dengan demikian PT. KAI Commuter Jabodetabek dapat disamakan dengan perusahaan swasta, untuk itu penugasan PSO kepada perusahaan bukan BUMN belum memiliki payung hukum.
Jumat, September 26, 2008
Aku tahu, rizkiku tak mungkin diambil orang lain ... karenanya hatiku tenang
Aku tahu, amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain ... maka aku sibukkan diriku untuk beramal
Aku tahu, Allah selalu melihatku ... karenanya aku malu bila Allah mendapati ku melakukan maksiat
Aku tahu, kematian menantiku ... maka kupersesiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabb-ku
(Hasan Al-bashri)
Alunan Takbir menggema...agungkan asma-Nya
Untaian Tasbih menyapa alam semesta ... sucikan ke-Esa-an-Nya
Hari kemenangan kembali fitri ... raih predikat taqwa
Id mubaarok ... semoga senantiasa diberkahi
sambil mengucap ...
Taqoballahu Minaa Waminkum
Tagoballahu Yaa KariimKulla 'am wa antum bi khair
SELAMAT HARI RAYA "IDUL FITRI" 1 SYAWAL 1429 H
MOHON MAAF LAHIR BATIN
(Suranto & Keluarga)
Aku tahu, amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain ... maka aku sibukkan diriku untuk beramal
Aku tahu, Allah selalu melihatku ... karenanya aku malu bila Allah mendapati ku melakukan maksiat
Aku tahu, kematian menantiku ... maka kupersesiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabb-ku
(Hasan Al-bashri)
Alunan Takbir menggema...agungkan asma-Nya
Untaian Tasbih menyapa alam semesta ... sucikan ke-Esa-an-Nya
Hari kemenangan kembali fitri ... raih predikat taqwa
Id mubaarok ... semoga senantiasa diberkahi
sambil mengucap ...
Taqoballahu Minaa Waminkum
Tagoballahu Yaa KariimKulla 'am wa antum bi khair
SELAMAT HARI RAYA "IDUL FITRI" 1 SYAWAL 1429 H
MOHON MAAF LAHIR BATIN
(Suranto & Keluarga)
Langganan:
Postingan (Atom)